Dugaan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Pengelolaan Anggaran ‘Sang Kadis’

Dugaan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Pengelolaan Anggaran ‘Sang Kadis’


“Sebelum laporan hasil pemeriksaan BPK diterbitkan, pihak Dinas Pertanian, Tanaman
Pangan dan Hortikultura telah menindaklanjuti kelebihan pembayaran Belanja Makanan
dan Minuman. Namun, temuan lain, tidak dituliskan hasil tindak lanjut temuan lain pihak BPK Perwakilan Riau.

ESCO, Kampar-Sebelumnya diberitakan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI 2018, telah menguraikan dua bagian temuan, yaitu, temuan bagian pertama, hasil pemeriksaan secara uji petik atas pertanggungjawaban pengeluaran kas untuk Belanja Makanan dan Minuman Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura menunjukkan bahwa pertanggungjawaban makanan dan minuman sebesar Rp140.720.000,00 tidak sesuai kondisi senyatanya.

Kemudian temuan yang selanjutnya, yaitu Kedua, Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa bahwa pertanggungjawaban belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantorSebesar Rp51.100.000,00 tidak sesuai kondisi senyatanya.

Selanjutnya, kegiatan pengembangan lumbung Pangan Desa bahwa pertanggungjawaban belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantorSebesar Rp51.100.000,00 tidak sesuai kondisi senyatanya.

Hasil pembandingan antara bukti lama dengan bukti baru yang diberikan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga satuan tagihan menurut TBMG dan FS dengan total kelebihan pembayaran sebesar Rp29.100.000. Empat kegiatan yaitu, di Desa Padang Mutung tanggal 9 Februari 2018, Desa Pulau Tinggi tanggal 13 Juni 2018 dan tanggal 16 Agustus 2018, dan Desa Muara Jalai tanggal 13 Agustus 2018, tidak didukung dengan foto-foto kegiatan yang memberikan keyakinan bahwa benar kegiatan dilaksanakan.

Belanja sewa tenda dan sound system keempat kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut sebesar Rp22.000.000. Atas hal tersebut terjadi kelebihan pembayaran sewa tenda dan sound system sebesar Rp51.100.000,-.

Temuan terakhir, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja BBM mobil jabatan sebesar Rp26.460.000,00 tidak sesuai kondisi senyatanya. berdasarkan hasil konfirmasi atas enam bukti nota/kuitansi sebesar Rp26.460.000,00 ke SPBU PT MSRS, yang beralamat di Air Tiris, diketahui bahwa nota/kuitansi tersebut tidak diakui kebenaran dan keasliannya.

Manajer kantor SPBU PT MSRS menjelaskan bahwa: (1) SPBU telah menggunakan mesin print out di mesin pompa SPBU; (2) Apabila mesin print out macet/rusak maka akan dikeluarkan nota/kuitansi pembelian yang memakai kop SPBU; (3) SPBU PT MSRS tidak pernah mengeluarkan nota/kuitansi tanpa kop; (4) Tulisan, tanda tangan dan nama yang tertera di nota/kuitansi bukan merupakan tulisan, tanda tangan dan nama dari pegawai yang bekerja di SPBU; (5) Stempel yang tertera dinota/kuitansi bukan stempel SPBU PT MSRS. SPBU tidak pernah memakai stempel seperti tertera di nota/kuitansi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura selaku pengguna mobil dinas jabatan tersebut tidak memberikan bukti baru untuk belanja BBM mobil jabatan dan bersedia mengganti belanja BBM yang tidak didukung dengan bukti yang sah tersebut.

1
2
3
CATEGORIES